GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 060 – 538 - 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN 
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang	: 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

Mengingat	: 	1. 	Undang–Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
		2. 	Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.  	Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		4.  	Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  112,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		5. 	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.	Peraturan   Pemerintah   Nomor   18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

		8.	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
		11.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah;
		12.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
13.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
14.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
15.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16.	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018;
17.	Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA	:	Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :
I.	Tim Pengarah :
1.	Memberikan arahan dalam Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.;
2.	Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada masyarakat; dan
3.	Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan road map dan berkelanjutan.

II.	Tim Pelaksana :
1.	Merumuskan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
2.	Merumuskan Quick Wins;
3.	Merancang rencana manajemen perubahan;

4.	Bersama dengan OPD/Unit Kerja Mandiri melaksanakan Quick Wins;
5.	Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam Road Map;
6.	Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
7.	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
8.	Menjadi agen perubahan.

KETIGA 	:	Dalam rangka pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk Tim Kecil dan mengangkat tenaga ahli. atau pakar dibidangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Pelaksana.

KEEMPAT	:	Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Mandiri yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Mandiri dengan susunan keanggotaan sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA	:  	Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas pokok :
1.	Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing OPD;
2.	Jika salah satu Quick Wins berada dalam lingkupnya, maka OPD bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor Quick Wins;
3.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada OPDnya; dan
4.	Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

KEENAM	:	Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEEMPAT adalah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021. 

KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Agustus 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1.	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2.	Menteri Dalam Negeri
3.	Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
5.	Para Asisten Sekda Provinsi Sumatera Barat
6.	Inspektur Provinsi Sumatera Barat
7.	Para Kepala SKPD Provinsi Sumatera Barat
8.	Pertinggal

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT.
NOMOR	:	060–538–2018 
TANGGAL	:	1 AGUSTUS 2018 
TENTANG	:	PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.	 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI 
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGARAH	

Gubernur Provinsi Sumatera Barat;

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;

1.	Para Staf Ahli Gubernur;
2.	Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4.	Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7.	Kepala Biro Organisasi;
8.	Kepala Biro Hukum.
	
Ketua

Sekretaris

Anggota	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT.
NOMOR	:	060–538–2018 
TANGGAL	:	1 AGUSTUS 2018 
TENTANG	:	PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.	 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI 
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA	
 	
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

1.	Asisten Pemerintahan; 
2.	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra;
3.	Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7.	Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8.	Kepala OPD Provinsi Sumatera Barat sebagai anggota tetap.
	
Ketua

Sekretaris

Anggota	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT.
NOMOR	:	060–538–2018 
TANGGAL	:	1 AGUSTUS 2018 
TENTANG	:	PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.	 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI 
PADA OPD/UNIT KERJA MANDIRI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM 	
 	
Kepala OPD/Unit Kerja Mandiri;

Pejabat Eselon III di lingkungan SKPD/Unit Kerja Mandiri masing-masing;

1.	Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan SKPD/Unit Kerja Mandiri;
2.	Pejabat fungsional dan pejabat jabatan pelaksana OPD/Unit Kerja Mandiri masing-masing sesuai kebutuhan.
	
Ketua

Sekretaris

Anggota	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO