LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018

          Peraturan Daerah Provinsi Sumatera  Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Perangkat yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan. RPJMD Tahun 2016 – 2021 mempunyai 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Daerah yaitu :
1.	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat
2.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan
3.	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
4.	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
5.	Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis
6.	Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi
7.	Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan
8.	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal
9.	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur 
10.	Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu ke prioritas pembangunan daerah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan. 

I.	URUSAN DESENTRALISASI

A.	 PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada bawahannya atau pembantunya yang mengikuti alur distribution of power sebagaimana yang disampaikan dalam teori-teori organisasi modern.
Maksud pengawasan itu dirumuskan dalam rumusan yang sederhana saja yaitu untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak, baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat umum, sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat,  sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut pada pasal 2 menjelaskan bahwa Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A. 
Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Barat, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.	PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2018
Pada Tahun 2018 setelah perubahan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 7 (tujuh) Program dengan 42 (empat puluh dua) kegiatan. 
Adapun dukungan dana/anggaran belanja langsung wajib untuk 7 (tujuh) program dengan 42 kegiatan tersebut sebesar  Rp. 12.124.851.900,- dengan rincian sebagai berikut ;
a)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.2.088.719.318,- dengan kegiatan, yaitu:
1).	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp.23.152.000,-
2).	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp.270.798.000,-
3).	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.2.400.000,-
4).	Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.69.358.600,-
5).	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp.64.383.000,-
6).	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp.5.650.000,-
7).	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 1.000.000,-
8).	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp.31.200.000,-
9).	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah Rp.1.145.717.400,-
10).	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Rp.17.900.000,-
11).	Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 56.160.000,-
12).	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 103.930.114
13).	Penyediaan Jasa Tenaga Sopir Rp. 71.496.970,-
14).	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor RP. 225.573.234
b)	 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar   Rp.2.115.537.300,- dengan kegiatan, yaitu:
1.	Pengadaan Mobilier Rp. 306.664.000,-
2.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer Rp. 339.098.800,-
3.	Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi Rp. 137.553.500,-
4.	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio, Alat Komunikasi Informasi 
Rp. 3.900.000,-
5.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 195.000.000,-
6.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Rp. 102.825.000,-
7.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 9.150.000,-
8.	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi 
Rp. 27.700.000,-
9.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD Rp. 52.194.000,-
10.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 536.672.000,-
11.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp. 205.900.000,-
12.	Pengadaan Sistem Informasi Hasil Pengawasan Rp. 198.880.000,-
c)	Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp.64.500.000,- dengan kegiatan yaitu :
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp.64.500.000,-
d)	 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp.87.108.000,- dengan kegiatan yaitu : 
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Rp.87.108.000,- 
e)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp.137.898.000,-, dengan kegiatan yaitu : 
1.	Penata Usahaan Keuangan SKPD Rp.133.098.000,-
2.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp.4.800.000,-
f)	Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar Rp. 213.100.000,-dengan kegiatan yaitu:
Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Rp.213.100.000,-
g)	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum mendapat dukungan dana sebesar Rp.7.417.989.282,- dengan 11 (sebelas) kegiatan, yaitu:
1).	Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi Rp.4.078.142.000,-
2).	Peningkatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rp.842.970.000,-
3).	Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan                Rp.829.419.400,-
4).	Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan           Rp.577.750.800,-
5).	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Rp.115.990.400,-
6).	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pencegahan Korupsi Rp.200.780.000,-
7).	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)  Rp.93.039.400,-
8).	Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi Rp.115.504.000,-
9).	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKASN) 
Rp. 106.190.400,-
10).	Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi            Rp.105.990.400,-
11).	Operasional Sapu Bersih dan Pungutan Liar Rp. 352.212.482,- 

2.	TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL
(Dalam hal SPM belum ada, didasarkan atas pencapaian program kegiatan)

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM  DAN  KEGIATAN TAHUN 2018
Capaian kinerja (performance result) selama tahun 2018 dapat diikhtisarkan sebagai berikut ; 
a)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.2.088.719.318,- dengan kegiatan, yaitu :
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp.23.152.000,-
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		
Capaian Program	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran  	
Masukan	Jumlah Dana Rp.23.152.000,-	
Keluaran	Lancarnya Administrasi perkantoran	
Hasil	Tercapainya persentase rata-rata surat yang tersampaikan dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018 sebagai berikut: 
a.	fisik 100%
b.	keuangan 23.113.000,- (99,83%)	
Manfaat	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dalam kegiatan surat menyurat	

b.	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp.270.798.000,-
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		
Capaian Program	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran  	
Masukan	Jumlah Dana Rp. 270.798.000,-	
Keluaran	terealisasinya pembayaran 2 rekening telepon, 1 rekening air, 3 rekening listrik, 1 rekening faximile dan internet selama satu tahun.	
Hasil	Lancarnya tugas perkantoran dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan 246.182.451,- (90,91%)	
Manfaat	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dengan fasilitas air dan listrik	

c.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.2.400.000,-
Capaian Program	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran  	
Masukan	Jumlah Dana Rp.2.400.000,-	
Keluaran	Terlaksananya tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun (12 bulan) 	
Hasil	Lancarnya tugas perkantoran dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp.2.400.000,- (100%)	
Manfaat	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dengan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	

d.	Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.69.358.600,-
Capaian Program	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran  	
Masukan	Jumlah Dana Rp.69.358.600,-	
Keluaran	Tersedianya alat tulis untuk administrasi kantor dengan target kinerja 12 bulan	
Hasil	Terpenuhinya alat tulis dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp.69.215.600,- (99,79%)	
Manfaat	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan terpenuhinya alat tulis untuk administrasi kantor	

e.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp.64.383.000,-
Capaian Program	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran  	
Masukan	Jumlah Dana Rp. 64.383.000,-	
Keluaran	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan	
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaaan dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp. 64.313.850,- (99,89%)	
Manfaat	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam memenuhi barang cetakan dan penggandaan	

f.	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp.5.650.000,-
Capaian Program	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran  	
Masukan	Jumlah Dana Rp.5.650.000,-	
Keluaran	Jumlah Komponen instalasi yang digunakan selama 1 (satu) tahun 	
Hasil	Penerangan ruangan kantor luar dan dalam kantor berjalan dengan baik dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp. 5.618.200,- (99,44%)	
Manfaat	Lancarnya Administrasi Perkantoran dengan penerangan ruangan kantor luar dan dalam berjalan dengan baik	

g.	Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor Rp.1.000.000,-
Capaian Program	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran  	
Masukan	Jumlah Dana Rp.1.000.000,-	
Keluaran	Terlaksananya jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor	
Hasil	Lancarnya tugas perkantoran dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp. 980.000,- (98%)	
Manfaat	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Terlaksananya jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor	

h.	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp.31.200.000,-
Capaian Program	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran  	
Masukan	Jumlah Dana Rp.31.200.000,-	
Keluaran	Tersedianya bahan bacaan dan warta perundangan dengan target surat kabar 12 bulan, dan buku perundang-undangan 1 paket	
Hasil	Meningkatnya wawasan aparatur terhadap peraturan perundangan dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp. 30.246.500,- (96.94%)	
Manfaat	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan tersedianya bahan bacaan dan warta perundangan	

i.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah Rp.1.145.717.400,-
Capaian Program	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran  	
Masukan	Jumlah Dana Rp. 1.145.717.400,-	
Keluaran	1.	Terlaksananya dan terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar provinsi
2.	Terpenuhinya undangan rapat-rapat koordinasi dalam dan luar provinsi	
Hasil	Terlaksananya undangan dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar provinsi dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp. 1.138.254.720,-( 99,35%)	
Manfaat	Lancarnya Administrasi Perkantoran dengan terlaksananya dan terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar provinsi	

j.	Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Rp.17.900.000,-
Capaian Program	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran  	
Masukan	Jumlah Dana Rp.17.900.000,-	
Keluaran	Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur dengan target kinerja senam 22 kali, pembaca doa 4 kali, wirid 20 kali	
Hasil	Meningkatnya pembinaan fisik dan mental aparatur dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp. 16.177.496,- (90,38%)	
Manfaat	Lancarnya Administrasi Perkantoran dengan terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur	

k.	Penyediaan Makanan dan Minuman Rp.56.160.000,-
Capaian Program	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran  	
Masukan	Jumlah Dana Rp.56.160.000,-	
Keluaran	Tersedianya makan dan minum rapat internal dan tamu dengan target kinerja 12 bulan	
Hasil	Terlaksananya rapat-rapat internal dan pelayanan tamu-tamu dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp. 56.102.700,-(99,90%)	
Manfaat	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan tersedianya makan dan minum rapat internal dan tamu	

l.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp.103.930.114,-
Capaian Program	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran  	
Masukan	Jumlah Dana Rp.103.930.114,-	
Keluaran	terlaksananya jasa kebersihan dilingkungan kantor Inspektorat sehingga tercipta lingkungan yang bersih	
Hasil	Meningkatnya kebersihan dilingkungan kantor dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp. 103.240.000,- (99,34%)	
Manfaat	Lancarnya Administrasi Perkantoran dengan terlaksananya jasa kebersihan dilingkungan kantor Inspektorat sehingga tercipta lingkungan yang bersih	

m.	Penyediaan Jasa Tenaga Sopir Rp.71.496.970,-
Capaian Program	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran  	
Masukan	Jumlah Dana Rp. 71.496.970,-	
Keluaran	Tersedianya Jasa Sopir Kantor	
Hasil	Terlaksananya kelancaran tugas-tugas kedinasan dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp. 70.346.000,- (98,39%)	
Manfaat	Lancarnya Administrasi Perkantoran dengan Tersedianya Jasa Sopir Kantor	

n.	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Rp.225.573.234,-
Capaian Program	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran  	
Masukan	Jumlah Dana Rp. 225.573.234,-	
Keluaran	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor 	
Hasil	Meningkatnya keamananan kantor dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp. 225.566.000,- (100%)	
Manfaat	Lancarnya Administrasi Perkantoran dengan terlaksananya Jasa Pengamanan Kantor	

2.	 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.2.115.537.300,- dengan kegiatan, yaitu:
a.	Pengadaan Meubilier Rp.306.664.000,-
Capaian Program	Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur	
Masukan	Jumlah Dana Rp.306.664.000,-	
Keluaran	terlaksananya pengadaan meubelier berupa 1 buah meja rapat dan 3 buah kursi rapat esselon III/IV, 10 kursi rapat esselon 2, 4 set kursi tamu, 1 unit lemari arsip, 4 unit lemari arsip sorong, 1 unit meja resepsionis, dan 1 set parisi resepsionis.	
Hasil	Pengadaan meubilier dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp.272.145.000,-(88,74%)	
Manfaat	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan terlaksananya pengadaan meubilier	

b.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer  Rp.339.098.800,-
Capaian Program	Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur	
Masukan	Jumlah Dana Rp.339.098.800,-
	
Keluaran	Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi berupa 6 unit PC, 12 note book, 20 unit printer, 4 mesin penghancur kertas, 4 monitor PC,4 printer dot metrik.
	
Hasil	Tersedianya komputer dan jaringan komputerisasi dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp. 325.298.800,-(95,93%)	
Manfaat	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan adanya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	

c.	Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi Rp.137.553.500,-
Capaian Program	Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur	
Masukan	Jumlah Dana Rp.137.553.500,-	
Keluaran	Terlaksananya pengadaan alat studio, komunikasi, dan informasi berupa 1 unit DVR 16 Port, 1 unit camera, 1 unit televisi, 1 set mic conference selama 1 tahun	
Hasil	Tersedianya alat studio, alat komunikasi dan alat informasi dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a. fisik 100%
b. keuangan Rp.131.937.362,-(95,92%)	
Manfaat	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan terlaksananya pengadaan alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	

d.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio Alat Komunikasi Informasi Rp.3.900.000,-
Capaian Program	Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur	
Masukan	Jumlah Dana Rp.3.900.000,-	
Keluaran	Terlaksananya Pemeliharaan alat studio, komunikasi dan informasi dengan target kinerja 4 unit, 6 kali	
Hasil	Terpeliharanya alat studio, komunikasi dan informasi dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp. 3.825.000,-(98,08%)	
Manfaat	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan terlaksananya pemeliharaan alat studio, komunikasi dan informasi, selama 1 tahun	

e.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp.195.000.000,-
Capaian Program	Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur	
Masukan	Jumlah Dana Rp.195.000.000,-	
Keluaran	Terlaksananya Pemeliharaan rutin gedung kantor selama 1 tahun	
Hasil	Terpeliharanya bangunan gedung kantor dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp. 188.130.400,-(96,48%)	
Manfaat	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	

f.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Rp.102.825.000,-
Capaian Program	Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur	
Masukan	Jumlah Dana Rp.102.825.000,-	
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan 8 (delapan) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 1 unit kendaraan roda dua.	
Hasil	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp.97.977.974,-(95,29%)	
Manfaat	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	

g.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   Rp.9.150.000,-
Capaian Program	Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur	
Masukan	Jumlah Dana Rp.9.150.000,-	
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan 21 unit AC, 1 unit mesin fotocopy selama satu tahun	
Hasil	Terpeliharanya perlengkapan kantor dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp. 9.129.000,(99,77%)	
Manfaat	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor 	

h.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi  Rp.27.700.000,-
Capaian Program	Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur	
Masukan	Jumlah Dana Rp.27.700.000,,-	
Keluaran	Terlaksananya pemeliharaan komputer, printer dan jaringan komputerisasi.
 	
Hasil	Terpeliharanya komputer dan jaringan komputerisasi dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp. 27.672.500,-(99,90%)	
Manfaat	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan terpeliharanya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi	

i.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD sebesar Rp.52.194.000,-
Capaian Program	Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur	
Masukan	Jumlah Dana Rp.52.194.000,-	
Keluaran	Terlaksana dan Terselenggaranya mekanisme asset dengan baik selama 1 tahun	
Hasil	Lancarnya Pengelolaan Aset SKPD dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a. fisik 100%
b. keuangan Rp.32.359.100,-(62%)	
Manfaat	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan terlaksana dan terselenggaranya mekanisme asset dengan baik	

j.	Pengadaaan Kendaraan Dinas/Operasional  sebesar Rp.536.672.000,-
Capaian Program	Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur	
Masukan	Jumlah Dana Rp.536.672.000,-	
Keluaran	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa 1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 1 unit kendaraan dinas roda 2	
Hasil	Tersedianya kendaraan dinas/operasional dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a. fisik 100%
b. keuangan Rp.535.637.500,-(99,81%)	
Manfaat	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	

k.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp.205.900.000,-
Capaian Program	Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur	
Masukan	Jumlah Dana Rp.205.900.000,-	
Keluaran	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa 5 unit Air conditioner, 5 unit mesin penghancur kertas, 1 paket display running text, 150 m canopy	
Hasil	Tersedianya pengadaan bangunan gedung kantor dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp. 185.794.355,-(90,24%)	
Manfaat	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	

l.	Pengadaan Sistem Informasi Hasil Pengawasan sebesar Rp.198.880.000,-
Capaian Program	Persentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur	
Masukan	Jumlah Dana Rp.198.880.000,-	
Keluaran	Terlaksananya Pengadaaan Sistem Informasi Hasil Pengawasan	
Hasil	Tersedianya pengadaan sistem informasi hasil pengawasan dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a.	fisik 100%
b.	keuangan Rp. 193.215.000,-(97,15%)	
Manfaat	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan tersedianya pengadaan sistem informasi hasil pengawasan	

3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp.64.500.000,- dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp.64.500.000,-
Capaian Program	Persentase Disiplin Aparatur dalam Berpakaian Dinas	
Masukan	Jumlah Dana Rp.64.500.000,-	
Keluaran	Tersedianya pakaian dinas dengan target kinerja 86 orang 	
Hasil	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a. fisik 100%
b. keuangan Rp. 62.250.000,- (96,51%)	
Manfaat	Adanya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas dengan tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	

4.	 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp.87.108.000,- dengan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Rp.87.108.000,- 
Capaian Program	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	
Masukan	Jumlah Dana Rp.87.108.000,-	
Keluaran	Jumlah peserta Bimtek  yang terkirim ke luar provinsi,  terkirimnya 21 orang peserta Bimtek ke luar provinsi.	
Hasil	Ketercapaian persentase pegawai yang handal secara teknis dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a. fisik 100%
b. keuangan Rp. 85.583.891 (98,25%)	
Manfaat	Tercapainya pegawai yang handal secara teknis dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan	

5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp.137.898.000,-, dengan kegiatan yaitu : 
a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp.4.800.000,-
Capaian Program	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja pada Unit Kerja SKPD	
Masukan	Jumlah Dana Rp.4.800.000,-	
Keluaran	Terlaksana penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasai kinerja dengan baik dengan target kinerja 3 laporan	
Hasil	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018  sebagai berikut:
a. fisik 100%
b. keuangan Rp.4.800.000,-( 100%)	
Manfaat	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dengan baik	

b.	Penatausahaan Keuangan SKPD Rp.133.098.000,-
Capaian Program	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja pada Unit Kerja SKPD	
Masukan	Jumlah Dana Rp.133.098.000,-	
Keluaran	Terlaksana dan terselenggaranya mekanisme penatausahaan keuangan SKPD dengan baik dengan target kinerja 1 laporan 	
Hasil	Lancarnya pengelolaan penatausahaan keuangan SKPD dengan realisasi fisik dan keuangan s/d 31 Desember 2018 sebagai berikut:
a. fisik 100%
b. keuangan Rp.132.877.00,-(99,83%)	
Manfaat
	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan terlaksana dan terselenggaranya mekanisme penatausahaan keuangan SKPD dengan baik	

6.	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat mendapat dukungan dana sebesar Rp.213.100.000,- dengan kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Rp.213.100.000,-
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		
Capaian Program	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan 	
Masukan	a.	Jumlah Dana Rp. 213.100.000,-	
	b.	Jumlah auditor/pemeriksa 30 (tiga puluh ) orang	
	c.	Kendaraan roda empat untuk operasional sebanyak 2 (dua) unit	
Keluaran	Persentase kasus yang ditangani dan diselesaikan 100%	
	a.	Realisasi Fisik & Keuangan s/d 31 Desember 2018	
	-	Fisik             
-	Keuangan    	100 % 
Rp. 159.683.948,-(74,93%)	
	b.	Kasus izin perkawinan/perceraian PNS (PP No.10/1983 jo PP No. 45/1990)	: 2 kasus	
	c.	Kasus pelanggaran disiplin PNS (PP No.30/1980 / PP 53 tahun 2010 / PP No. 32 tahun 1979 / Pergub No. 30 Tahun 2006)	17 kasus	
	d.	Pemeriksaan kasus atas pengaduan masyarakat	10 kasus	
	e.	Pemeriksaan khusus atas Instruksi/Permintaan Pejabat Berwenang	 9 kasus	
	f.	Pemeriksaan khusus lanjutan dari Pemeriksaan Reguler	 3 kasus
	
	Jumlah	41 kasus	
	Dari pemeriksaan kasus diatas dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut :
Kasus izin perkawinan/perceraian PNS (PP No.10/1983 jo PP No. 45/1990)

- Izin Perceraian
a. Disetujui
b. Ditolak
c. Damai

Rekomendasi hukuman disiplin sesuai PP 53/2010,PP 32/1979, PP 10/1983 yo PP 45/1990 sebagai berikut:
1. Hukuman Disiplin Berat
2. Hukuman Disiplin Sedang
3. Hukuman Disiplin Ringan 

-	Orang
2 orang
-	Orang

14 orang
  5 orang
  5 orang 	
Hasil	Tercapainya presentase rata-rata kasus-kasus/khusus yang diperiksa (100%)	
Manfaat	Terselesaikannya kasus-kasus/khusus yang diperiksa	

7.	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum mendapat dukungan dana sebesar Rp.7.417.989.282,- dengan 11 (sebelas) kegiatan, yaitu :
a.	Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi Rp.4.078.142.000,-
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		
Capaian Program	Meningkatnya fungsi lembaga pengawas dan aparatur penegak hukum dalam pemberantasan korupsi  	
Masukan	a.	Jumlah Dana Rp. 4.078.142.000,-	
Keluaran	a.	Realisasi Fisik dan Keuangan s/d 31 Desember 2018	
	-	Fisik             
-	Keuangan    	100 %   
Rp.4.063.762.023,- (99,65%)	
	b.	Jumlah temuan hasil pemeriksaan sebanyak 1002 temuan dengan 2189 saran terdapat/berupa temuan kerugian Negara/Daerah dan kewajiban penyetoran kepada Negara/ Daerah) senilai Rp 704.648.079,-	
	c.	Jumlah obrik pemeriksaan reguler 78 OP, dan telah diperiksa semuanya.	
	-	Jumlah obrik 
-	Yang diperiksa 	78  OP 
78  OP (100 %)	
	d.	Target LHP sebanyak 78 buah , realisasi 78  LHP	
	-	Target LHP
-	Realisasi	 78 LHP 
 78 LHP (100%)	
	e.	Terlaksananya Pra Reviu, Reviu SKPD, dan Reviu LKPD sebanyak 3 kali (3 Laporan)	
	f.	Terlaksananya Evaluasi LAKIP sebanyak 50 SKPD Provinsi 	
Hasil	Jumlah Obrik yang dapat diperiksa 64 obrik	
Manfaat	Lancarnya Pelaksanaan kegiatan Pengawasan 	

b.	Peningkatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rp.842.970.000,-
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		
Capaian Program	Meningkatnya fungsi lembaga pengawas dan aparatur penegak hukum dalam pemberantasan korupsi	
Masukan	a.	Jumlah Dana Rp. 842.970.000,-	
		
	b.	Kendaraan roda empat untuk operasional sebanyak 1 (satu) unit	
Keluaran	a.	Realisasi Fisik dan Keuangan s/d 31 Desember 2018	
	-	Fisik             
-	Keuangan    	100 % 
Rp. 838.761.975,- (99.50%)	
	b.	Terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan:
                                                  Saran       Realisasi       TL   
-	Inspektorat Daerah Provinsi               2189     1332  (60.84%)       
-	BPK                                                   39        36  (92,30%)
-	Itjen Kementerian Dalam Negeri                22       20   (90,90%)  	
	c.	Monitoring/ pemantauan TLHP hasil pemeriksaan	
	    Inspektorat Daerah Provinsi, BPK, Itjen  Kepmendagri,dan Itjen Kementerian Teknis lainnya	       22 Kali	
	d.	Rapat Koordinasi Pengawasan Pembahasan Tindak Lanjut	
	-	Itjen  Kepmendagri	         2 Kali	
	e.	Rapat Pemutakhiran Data	
	-	Itjen Kepmendagri	      2   Kali	
	f.	Rapat Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	
	-	BPK	      6   Kali	
Hasil	Tersedianya data hasil pengawasan	
Manfaat	Terselesaikannya tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi & APF lainnya serta lancarnya pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan	

c.	Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan sebesar Rp.829.419.400,-
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		
Capaian Program	Meningkatnya fungsi lembaga pengawas dan aparatur penegak hukum  dalam pemberantasan korupsi	
Masukan	a.	Jumlah Dana Rp.829.419.400,-	
Keluaran	a. Realisasi Fisik dan Keuangan s/d 31 Desember 2018	
	-	Fisik             
-	Keuangan    	100  % 
Rp. 804.678.138,-(97,02%)	
	b.	Terkirimnya peserta untuk mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan 
diklat teknis:	
	-	Diklat Fungsional	                 5 Org	
	-	Diklat Teknis
-	Diklat/Penataran Lainnya	               18 Org
             194 Org	
		            217 Org	
Hasil	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan auditor	
Manfaat	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar	

d.	Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan sebesar Rp.577.750.800,-
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		
Capaian Program	Meningkatnya fungsi lembaga pengawas dan aparatur penegak hukum  dalam pemberantasan korupsi	
Masukan	a.	Jumlah Dana Rp. 577.750.800,-	
	b.	Jumlah Komputer 4 (empat) unit	
Keluaran	a.	Realisasi Fisik & Keuangan s/d 31 Desember 2018	
	Fisik             
Keuangan    	100  % 
Rp.575.817.150,- (99,67%)	
	
Adapun hasil kegiatan Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan sebagai berikut :	
	a.	Mengadakan rapat-rapat penyusunan dan penyusunan hasil kegiatanyang dilaksanakan antara lain;	
	1)	Penyusunan UPKPT Tahun 2018 dengan menghasilkan 1 (satu) buah PKPT Tahun 2018.	2	 Kali	

	2)	Penyusunan anggaran baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung berupa Renja, RKA, DPA dan DPPA Tahun 2018.	
	3)	Penyusunan dan Penyampaian Internal Control Questioner yang dilaksanakan sebanyak 39 OPD dan 15 Pengawasan Umum Kab/Kota. 	  1  Kali
	
	4)	Rakorwasdanas dengan Itjen Kementerian/ Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Dept.	  1  Kali
	
	5)	Rapat Koordinasi / Konsultasi Teknis Kerja dengan Itjen Kementerian DDN, dan Itjen Kementerian lainnya.	  2  Kali	
Hasil	Terjadwal dan terkoordinasinya PKPT 	
Manfaat	Terlaksananya program kerja pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2018 dan terkoordinasinya/tersusunnya PKPT 2018.	

e.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) sebesar Rp.115.990.400,-
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		
Capaian Program	Meningkatnya fungsi lembaga pengawas dan aparatur penegak hukum  dalam pemberantasan korupsi	
Masukan	a.	Jumlah Dana Rp. 115.990.400,-	
	b.	Jumlah Tim Evaluasi sebanyak 8 (delapan) orang	
	  c.  Kendaraan roda empat untuk operasional 1 (satu) unit	
Keluaran	Realisasi Fisik & Keuangan s/d 31 Desember 2018	
	Fisik             
Keuangan    	100  % 
Rp. 114.563.600,- (98,77%)	
	1.	Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap 19 Kabupaten/Kota
2.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 19 buah laporan	
Hasil	Tersedianya Laporan Hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 100% 	
Manfaat	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/kota yang lebih baik	

e.	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar      Rp. 200.780.000,-
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		
Capaian Program	Meningkatnya fungsi lembaga pengawas dan aparatur penegak hukum dalam pemberantasan korupsi	
Masukan	Jumlah Dana Rp. 200.780.000,-	
Keluaran	Realisasi Fisik & Keuangan s/d 31 Desember 2018	
	Fisik             
Keuangan    	100  % 
Rp. 198.053.950,- (98,64%)	
	Terselenggaranya implementasi SPIP di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat : 100 orang	
Hasil	Ditetapkan daftar resiko dan rencana tindak pengendalian dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat  1 Laporan 	
Manfaat	Terlaksananya Implementasi SPIP di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera  Barat	

f.	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebesar          Rp. 93.039.400,-
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		
Capaian Program	Meningkatnya fungsi lembaga pengawas dan aparatur penegak hukum  dalam pemberantasan korupsi	
Masukan	Jumlah Dana Rp. 93.039.400,-	
Keluaran	Realisasi Fisik & Keuangan s/d 31 Desember 2018	
	Fisik             
Keuangan    	100  % 
Rp. 89.800.400,- (96,52%)	
	a.	Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat : 56 
b.	Jumlah Laporan 1 buah laporan	
Hasil	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 100% 	
Manfaat	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	

g.	Sosilisasi dan Pengendalian Gratifikasi sebesar Rp.115.504.000,-
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		
Capaian Program	Meningkat fungsi lembaga pengawas dan aparatur penegak hukum dalam pemberantasan korupsi	
Masukan	Jumlah Dana Rp. 115.504.000,-	
Keluaran	Realisasi Fisik & Keuangan s/d 31 Desember 2018	
	Fisik             
Keuangan    	100  % 
Rp. 114.791.000,- (99,38%)	
	a.	Terselenggaranya Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi pada 48 SKPD dan Pengguna / Penyedia barang jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi sumatera Barat sebanyak 170 orang
b.	Jumlah Laporan 1 buah laporan	
Hasil	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan SKPD tentang Gratifikasi Pemerintah Daerah 100% 	
Manfaat	Terlaksananya Pengendalian Gratifikasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera  Barat	

h.	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebesar Rp.106.190.400,-

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		
Capaian Program	Meningkat fungsi lembaga pengawas dan aparatur penegak hukum dalam pemberantasan korupsi	
Masukan	Jumlah Dana Rp. 106.190.400,-	
Keluaran	Realisasi Fisik & Keuangan s/d 31 Desember 2018	
	Fisik             
Keuangan    	100  % 
Rp.104.528.100,- (98,43%)	
	a.	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Harta Kekayaan bagi Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN
b.	Jumlah Laporan 1 buah laporan	
Hasil	Terwujudnya Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN dan perbuatan tercela lainnya 100%	
Manfaat	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang mentaati azas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN dan perbuatan tercela lainnya di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	

i.	Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM) sebesar Rp. 105.990.400,- 

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		
Capaian Program	Meningkatnya fungsi lembaga pengawas dan aparatur penegak hukum  dalam pemberantasan korupsi	
Masukan	Jumlah Dana Rp. 105.990.400,-	
Keluaran	Realisasi Fisik & Keuangan s/d 31 Desember 2018	
	Fisik             
Keuangan    	100  % 
Rp.104.106.800- (98,22%)	
	Terselenggaranya Pembinaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi 2 SKPD	
Hasil	Tersedianya Laporan Pembinaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi 100 % 	
Manfaat	Terwujudnya pembinaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	

j.	Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar sebesar Rp. 352.212.482,-
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		
Capaian Program	Meningkatnya fungsi lembaga pengawas dan aparatur penegak hukum  dalam pemberantasan korupsi	
Masukan	Jumlah Dana Rp. 352.212.482,-	
Keluaran	Realisasi Fisik & Keuangan s/d 31 Desember 2018	
	Fisik             
Keuangan    	100  % 
Rp.335.108.928- (95,14%)	
	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Saber Pungli 	
Hasil	Terlaksananya pengawasan terhadap pungutan liar dan terlaksananya pelayanan publik yang bebas dari pungutan liar 100% 	
Manfaat	Terwujudnya Pelayanan Publik yang bebas dari Pungutan Liar	

3.	  SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN WAJIB
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
4.	JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JENIS KELAMIN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah pegawai sebanyak 85 orang. Dimana pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk eselon II,III dan IV sebanyak 9 orang dan sudah terisi semua kebutuhan jabatan struktural sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.  Untuk jabatan fungsional pada tahun 2018 baru sebanyak 21 orang Auditor dan 11 orang P2UPD. Tenaga aparat pengawas non auditor melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 2 orang. Sedangkan staf sebanyak 51 orang untuk tenaga penunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1 : Keadaan Pegawai Menurut Jenjang  Pendidikan 
No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)	
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.	S.3
S.2
S.1
D.1
D.2
D.3
D.4
SLTA
SLTP
SD	-
15
42
-
-
4
-
23
1
-	-
17,63
49,40
-
-
4,70
-
27,10
1,17
	
Jumlah	85	100	
           Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Daerah Provinsi

Tabel 2 : Keadaan Pegawai Menurut Jabatan
Keadaan Pegawai Menurut Jabatan tahun 2018
No	Jabatan/eselon	Jml	Golongan	Ket	
			I	II	III	IV		
1.

2.

3.

4.
5.
  6.
  7.	Struktural :
- Eselon I
- Eselon II
- Eselon III
- Eselon IV
Fungsional Auditor
- Ahli madya
- Ahli muda
- Pertama
- Penyelia
- Pelaksana lanjut
P2UPD
- Pengawas Pem. Madya
- Pengawas Pem. Muda
- Pengawas Pem. Pertama
Fungsional Auditor Kepeg.
Non JFA/P2UPD 
Staf(Fungsional Umum)
PTT	9
-
1
5
3
21
7
9
4
1
0
11
7
4
-
-
2
51
-	-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-	-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-	-
-
-
-
1
-
-
9
4
1
-
-
7
4
-
-
2
36
-	
-
1
5
2
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-		
Jumlah	85	-	14	55	16		
       Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Provinsi

Tabel 3 : Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin 
No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)	
1.
2.	Laki-laki
Perempuan	38
47	44,70
55,30	
Jumlah	85	100	
           Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Daerah Provinsi

Tabel 4 : Keadaan Pegawai Menurut Golongan 
No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)	
1.
2.
3.
4.	Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan IV	-
16
53
16	-
18,82
62,36
18,82	
Jumlah	85	100	
           Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Daerah Provinsi

5.	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

Alokasi anggaran belanja ditentukan oleh kebutuhan anggaran sesuai dengan Capaian Kinerja yang diharapkan tahun 2018. Semakin tinggi capaian kinerja yang di harapkan, semakin besar kebutuhan anggaran dan sebaliknya anggaran besar akan menghasilkan pelayanan masyarakat besar pula dan sebaliknya. Dari delapan program yang telah ditetapkan tadi sebagai program/kegiatan pada tahun 2018 melalui APBD kinerja telah dialokasikan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp.19.693.801.900,- dengan rincian sebagai berikut:
SUMBER DANA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA 	
o	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.568.950.000	7.536.035.873	99.57	32.914.127	
o	BELANJA LANGSUNG	12.124.851.900	11.844.045.411	97.68	280.806.489	
Jumlah	19.693.801.900	19.380.081.284	98.41	313.720.616	

Adapun Realisasi Keuangan termasuk Anggaran Perubahan sebesar Rp.19.380.081.284,-  rincian sebagai berikut: 
SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%	
					
A.  BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.568.950.000	7.536.035.873	32.914.127	99.57	
-      Gaji dan Tunjangan Pegawai	5.320.950.000	5.292.874.501	28.075.499	99.47	
-      Tambahan Penghasilan PNS	2.248.000.000	2.243.161.372	4.838.628	99.78	
B.  BELANJA LANGSUNG	12.124.851.900	11.844.045.411	280.806.489	97.68	
1.   Program Pelayanan Administrasi perkantoran	2.088.719.318	2.051.756.517	36.962.801	98.23	
a.   Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23,152,000	23.113.000	39.000	99.83	
b.   Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	270.798.000	246.182.451	24.615.549	90.91	
c.   Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.400.000	2.400.000	0	100	
d.   Jasa kebersihan kantor	103.930.114	103.240.000		99.34	
e.  Jasa Tenaga Supir 	71.496.970	70.346.000		98.39	
f.   Jasa Pengaman Kantor	225.573.234	225.566.000		100	
g.  Penyediaan Jasa alat tulis kantor	69.358.600	69.215.600	143.000	99.79	
h.  Penyediaan Barang cetakan Penggandaan	64.383.000	64.313.850	69.150	99.89	
i.   Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.665.000	5.618.200	46.800	99.44	
j.   Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	980.000	120.000	98.00	
k.  Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	31.200.000	30.246.500	953.500	96.94	
l.  Penyediaan Makanan dan minuman	56.160.000	56.102.700	57.300	99.90	
m.   Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	1.145.717.400	1.138.254.720	7.462.680	99.35	
n. Penyediaan Jasa pembinaan mental dan fisik aparatur	17.900.000	16.177.496	1.722.504	90.38	
2.   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.115.537.300	2.003.121.991	112.415.309	94.69	
a.   Pengadaan Mobiller	306.664.000	272.145.000	34.519.000	88.74	
b.   Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer	339.098.800	325.298.800	13.800.000	95.93	
a.	Pengadaan Alat Studio , Alat Komunikasi dan Alat Informasi	137.553.500	131.937.362	5.616.138	95.92	
b.	Pemeliharaan rutin /berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	3.900.000	3.825.000	75.000	98.08	
e.   Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	195.000.000	188.130.400	6.869.600	96.48	
f.   Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas	102.825.000	97.977.974	4.847.026	95.29	
g.   Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor	9.150.000	9.129.000	21.000	99.77	
h.    Pemeliharaan rutin /berkala Komputer dan jaringan Komputerisasi	27.700.000	27.672.500	27.500	99.90	
i.   Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	52.194.000	32.359.100	19.934.900	62.00	
j.   Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	536.672.000	535.637.500	1.034.500	99.81	
k.	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	205.900.000	185.794.355	20.105.645	90.24	
l.   Pengadaan Sistem Informasi hasil Pengawasan 	198.880.000	193.215.000	5.665.000	97.15	
3.   Program Peningkatan Disiplin Aparatur	64.500.000	62.250.000	2.250.000	96.51	
a.   Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	64.500.000	62.250.000	2.250.000	96.51	
4.   Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	87.108.000	85.583.891	1.524.109	98.25	
a.  Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	87.108.000	85.583.891	1.524.109	98.25	
5.   Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan	137.898.000	137.677.000	221.000	99.84	
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.800.000	4.800.000	0	100	
b. Penatausahaan Keuangan SKPD	133.098.000	132.877.000	221.000	99.83	
7.   Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	213.100.000	159.683.948	53.416.052	74.93	
a.   Peningkatan Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat	213.100.000	159.683.948	53.416.052	74.93	
8.   Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	7.417.989.282	7.343.972.064	74.017.218	99.00	
a.   Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi	4.078.142.000	4.063.762.023	14.379.977	99.50	
b.   Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	842.970.000	838.761.975	4.208.025	99.50	
c.   Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	829.419.400	804.678.138	24.741.262	97.02	
d.   Pemantapan perencanaan, koordinasi dan administrasi pengawasan	577.750.800	575.817.150	1.933.650	99.67	
e.   Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	115.990.400	114.563.600	1.426.800	98.77	
f.    Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi (SPIP)	200.780.000	198.053.950	2.726.050	98.64	
g.   Evaluasi Workshop Assesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	93.039.400	89.800.400	3.239.000	96.52	
h.   Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)	105.990.400	104.106.800	1.883.600	98.22	
i.     Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi	115.504.000	114.791.000	713.000	99.38	
j.     Pengelolaan LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	106.190.400	104.528.100	1.662.300	98.43	
k.     Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	352.212.482	335.108.928	17.103.554	95.14	
Total	19.693.801.900	19.380.081.284	313.720.616	98.41	

6.	KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN (LENGKAP, KURANG, MENCUKUPI, ATAU LAINNYA )

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat tahun 2018 sebagai berikut:
Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	
	JENIS BARANG	BARANG	Baik	Kurang baik	Rusak Berat	
1	4	5	7	
1	Tanah Bangunan Kantor	1 lks	1	-	-	
 						
 	PERALATAN DAN MESIN		 	 	 	
1	Roda Empat/Mobil	10 unit	8	-	2	
2	Sepeda Motor	2 unit	2	-	-	
3	Alat ukur 	2 unit	2	-	-	
4	Rak siku lobang	4 unit	4	-	-	
5	Filing Kabinet	8 unit	5	3	-	
6	Brand Kas	2 unit	-	2	-	
7	White board	3 unit	3	-	-	
8	Penghancur kertas	8 unit	5	-	3	
9	Finger print	2 unit	-	2	-	
10	Lemari arsip	19 unit	11	4	4	
11	Lemari arsip eselon 3	4 unit	4	-	-	
12	Lemari arsip eselon 2	1 unit	1	-	-	
13	Meja Rapat	18 unit	12	6	-	
14	Kursi rapat / putar	98 unit	72	12	20	
15	Kursi putar siding	16 unit	16	-	-	
16	Kursi kerja staf	32 unit	32	-	-	
17	Kursi rapat aula	100 unit	100	-	-	
18	Meja kerja	55 unit	28	-	27	
19	Meja kerja staf	57 unit	57	-	-	
20	Pentas mini	1 unit	-	-	1	
21	Meja televise	1 unit	-	-	1	
22	Lemari es	1 unit	1	-	-	
23	AC Split	21 unit	15	2	4	
24	Kipas angina	3 unit	0	1	2	
25	Televisi	1 unit	0	1	-	
26	Speaker	2 unit	-	0	2	
27	Speaker colom (merk toa)	1 unit	1	-	-	
28	Micro phone	1 unit	-	1	-	
29	Power Amplifie	1 unit	-	1	-	
30	Mixer	1 unit	-	1	-	
31	Toa Amplifier	1 unit	-	1	-	
32	Creas chairmen	1 unit	-	1	-	
33	Creas power	1 unit	-	1	-	
34	Sound sistem	1 unit	-	1	-	
35	Crosover Digital	1 unit	-	1	-	
36	Generator set	1 unit	0	1	-	
37	UPS/Stabilizer	1 unit	-	1	-	
38	Lbg. Burung Garuda	1 unit	1	-	-	
39	Gambar Presiden	1 unit	1	-	-	
40	Gambar Wk Presiden	1 unit	1	-	-	
41	Meja Fodium	1 unit	-	-	2	
42	Alat Pemadam	3 unit	3	-	-	
43	Personal  Computer	20 unit	12	2	6	
44	Program aplikasi gaji	1 unit	-	-	1	
45	Jaringan SIPKD	1 paket	1	-	-	
46	Note Book	38 unit	28	3	7	
47	Printer	48 unit	30	3	15	
48	Meja kerja esselon III	4 unit	4	-	-	
49	Meja kerja pejabat esselon III/IV	4 unit	4	-	-	
50	Kursi tamu	7 unit	3	-	4	
51	Kursi kerja pejabat esselon II	1 unit	1	-	-	
52	Kursi kerja pejabat esselon III/IV	10 unit	10	-	-	
53	Kursi tamu pejabat esselon II	1 unit	1	-	-	
54	Kursi tamu pejabat esselon III/IV	6 unit	6	-	-	
55	Lemari Pustaka/Rak	1 unit	-	1	-	
56	CCTV	2 paket	1	-	1	
57	CCTV (camera CCTV)	1 unit	-	-	1	
58	Proyektor	3 unit	2	-	1	
59	Sentral PABX 14 Ext. dan 16 ext	1 unit	1	-	-	
60	Faximile	1 unit	1	-	-	
61	Mesin hitung uang	1 unit	1	-	-	
62	Mesin foto copy	1 unit	1	-	-	
	 					
 	GEDUNG DAN BANGUNAN					
 62	Bangunan Kantor	1 lokasi	2	-	-	
	 					
 	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	-	
 	 					
 	ASET TETAP LAINNYA					
 	Buku Peraturan dan Umum	Judul	305	-	-	
	 					
 	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-	

7.	PERMASALAHAN DAN SOLUSI

         Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018 adalah masih kurangnya ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia untuk jabatan fungsional auditor/P2UPD/auditor kepegawaian. Untuk itu, perlu kiranya dilakukan penambahan Sumber Daya Manusia untuk jabatan fungsional tersebut melalui mutasi pindah/impassing maupun pembentukan baru.

Padang,    Januari 2019
INSPEKTUR, 

Drs. H. MARDI, MM
Pembina Utama Muda
 NIP 19601211 198203 1 007