BAB I
PENDAHULUAN

A.	LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2017. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti dimaksud Undang-Undang       Nomor 32 Tahun 2004 berpedoman pada Peraturan Pemerintah                       Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Pembentukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kabupaten/Kota tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan Aparat Pengawas Fungsional yang bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Barat.  Bertugas melakukan pengawasan  terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.	MAKSUD DAN TUJUAN
1.	Maksud
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj IP Tahun 2017 ini adalah :
1.	Dapat diketahuinya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2017

2.	Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2017.
3.	Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
4.	Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.

2.	Tujuan
Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP adalah :
1.	Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
2.	Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

C.	GAMBARAN ORGANISASI
1.	Kedudukan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat                    Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan Inspektorat Tipe A. Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari   Sekretaris Daerah. 

2.	Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas daerah. Disamping itu melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
 Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi, yaitu:
1.	Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2.	Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 
3.	Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
4.	Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5.	Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan 
6.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut :
1.	Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
2.	Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
3.	Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
4.	Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
5.	Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
6.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan  urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

3.	Struktur Organisasi
Struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A. kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi sebagai berikut: 
a.	Inspektur
b.	Sekretariat terdiri dari:
1.	Sub. Bagian Perencanaan
2.	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3.	Sub Bagian Administrasi dan Umum
c.	Inspektur Pembantu I
d.	Inspektur Pembantu II
e.	Inspektur Pembantu III
f.	Inspektur Pembantu IV
g.	Kelompok Jabatan Fungsional
Uraian tugasnya diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat        Nomor 20 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dan umum, perencanaan program kerja pengawasan dan melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :  
a.	Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai skala prioritas.
b.	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional/pejabat pengawas pemerintah dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
c.	Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah tangga dan protokoler Inspektorat.
Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota dan kasus pengaduan. 
Kelompok  jabatan fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Provinsi melalui Inspektur Pembantu Wilayah terkait, jumlah tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
  Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi terlihat sebagaimana terlampir.

4.	Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat      dapat diklarifikasikan dalam 4 keadaan, yaitu :
1.	Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan
Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel mulai dari jenjang pendidikan tertinggi sampai terendah, sebagai berikut :
Tabel 2.1 : Keadaan Pegawai Menurut Jenjang  Pendidikan 
No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)	
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.	S.3
S.2
S.1
D.1
D.2
D.3
D.4
SLTA
SLTP
SD	-
15
42
-
-
4
-
24
1
-	-
17,44
48,84
-
-
4,66
-
27,90
1,16
	
Jumlah	86	100	
         Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Daerah Provinsi
2.	Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan dapat diuraikan sebagai berikut
Tabel 2.2 : Keadaan Pegawai Menurut Jabatan 
No	Jabatan/eselon	Jml	Golongan	Ket	
			I	II	III	IV		
1.

2.

3.

4.
5.
6.
 7.	Struktural :
- Eselon I
- Eselon II
- Eselon III
- Eselon IV
Fungsional Auditor
- Ahli madya
- Ahli muda
- Pertama
- Penyelia
- Pelaksana lanjut
P2UPD
- Pengawas Pem. Madya
- Pengawas Pem. Muda
- Pengawas Pem. Pertama
Fungsional Auditor Kepeg.
Non JFA/P2UPD 
Staf(Fungsional Umum)
PTT	9
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
4
42
-	-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-	-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
15
-	-
-
-
-
1
-
-
7
4
2
-
-
3
8
-
-
3
26
-	
-
1
5
2
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-		
Jumlah	86	-	16	54	16		
           Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Daerah Provinsi

3.	Keadaan pegawai menurut jenis kelamin
Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 38 orang (44,18%) laki-laki dan  48 orang (55,82%) perempuan. 
Tabel 2.3 : Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin 
No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)	
1.
2.	Laki-laki
Perempuan	38
48	44,18
55,82	
Jumlah	86	100	
           Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Daerah Provinsi

4.	Keadaan pegawai menurut golongan
Menurut golongan jumlah pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang paling banyak adalah  golongan III sebesar 62,80%, sedangkan untuk golongan IV (18,60%) dan golongan II (18,60%) dan golongan I tidak ada (0%).
Tabel 2.4 : Keadaan Pegawai Menurut Golongan 
No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)	
1.
2.
3.
4.	Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan IV	-
16
54
16	-
18,60
62,80
18,60	
Jumlah	86	100	
           Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Daerah Provinsi
D.	Aspek Strategis Organisasi
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga internal control bagi manajemen pemerintahan daerah mempunyai fungsi untuk pemeriksaan, penguji, pengusut dan penilai. 
Secara yuridis formal fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain. Penyelenggaraan fungsi pengawasan secara legitimasi didukung dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi.  Adapun dasar hukum yang mendasari kegiatan pengawasan yaitu :
1.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang                  Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola  secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , tentang Perbendaharaan Negara, yang dalamnya diantaranya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar bertanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
6.	Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7.	Permendagri Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
8.	Permendagri Nomor 25 tahun 2007  tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
9.	Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
10.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
12.	Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pengawasan merupakan bagian penting dari kebertanggungjawaban (accountability) dan pertanggungjawaban (responsibility) melalui penilaian secara objektif dan independen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya keberadaan organisasi pengawasan antara lain :
-	Dukungan Masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun aparat pengawas dan aparat penegak hukum lainnya.
-	Perubahan Sistim Politik, kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen Pemerintah melalui Inpres No. 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
-	Adanya komitmen Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
-	Digalakkan dan dibangunnya komitmen aparatur, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.

BAB II
PERENCANAAN  KINERJA

A.	PERENCANAAN STRATEGIS 
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan, dan rencana jangka pendek setiap tahun. 
Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, tidak terkecuali  Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi pemerintah di daerah. 
Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2016-2021). Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai  tugas dan fungsi serta  peran pengawasan lima tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.
Visi dan misi yang telah ditetapkan pemerintah provinsi menjadi pedoman dalam  merumuskan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan program Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dirumuskan  sebagai berikut :

1.	V I S I :
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi sangat mendukung pencapaian misi organisasi. Visi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

V I S I
“Menjadi lembaga yang professional dan bermartabat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat”

Secara kualitatif, rumusan visi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat didefinisikan sebagai berikut : 
-	Lembaga adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk daerah provinsi, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
-	Profesional adalah aparat pengawas intern pemerintah yang memiliki kemampuan dan keterampilan, kemandirian dan kearifan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan norma hukum, agama, ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berpegang teguh pada etika profesi pengawas, memiliki self kontrol dan berorientasi pada mutu kinerja melalui cara kerja yang efisien, efektif, serta memiliki kepekaan yang tinggi pada kepentingan masyarakat dan masalah kemasyarakatan.
-	Bermartabat adalah aparat Intern Pemerintah mempunyai harkat kemanusiaan dan harga diri, dapat dibangun dengan perilaku yang baik dan prestasi yang menimbulkan rasa hormat (prestise) sebagai modal personal. Aparat pengawas Intern Pemerintah harus dapat menjaga nama baik dan kewibawaan organisasi.
-	Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah suatu pemerintahan yang menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), menjalankan praktek-praktek terbaik (best practices) dan kearifan lokal penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan, pengawasan, dan berwawasan ke depan.
-	Pemerintahan yang bersih adalah suatu pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
2.	M I S I :

Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar berdirinya organisasi. Pernyataan misi ini harus menunjukkan secara jelas tentang apa yang dianggap penting oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. Secara eksplisit mengandung apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan untuk mencapainya serta mengandung partisipasi masyarakat luas terhadap bidang utama yang digeluti organisasi, dengan kata lain misi diperlukan sebagai acuan/pedoman dalam pengambilan keputusan manajemen. 
Berdasarkan misi yang telah diuraikan diatas adalah sebagai pedoman intern bagi seluruh pengambil keputusan (decision maker)  pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sehingga semua rencana yang dikembangkan mendukung institusi secara keseluruhan agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Adapun Misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat  sesuai Renstra Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

M I S I
“Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terwujudnya Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Daerah”

3.	TUJUAN DAN SASARAN 
a. Tujuan :
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.
Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.
Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Inspektorat Daerah Provinsi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi tercapai. 
Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai. Adapun tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

Tujuan:

Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintah yang Baik dan Bersih di Provinsi Sumatera Barat

b. Sasaran :
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Renstra tahun 2016-2021 sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan daerah dibidang Pengawasan	1.	Persentase OPD yang Bebas dari penyimpangan material
2.	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset
3.	Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti	%

%

%	85

85

70	88

88

70	90

90

70	94

94

70	96

96

70	98

98

70

	

	4.	Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dan sesuai standar

5.	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dengan nilai B keatas.	%

OPD	100

35	100

36	100

37
	100

37	100

38

	100

38	
2	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat	-	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	2	2	2	3	3	3	
3	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat.	-	OPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM.	OPD	2	4	6	6	6	6	
4	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	-	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Level	2	2	2	3	3	3	
5 	Meningkatnya tata kelola organisasi	1.	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
		2.	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	%	95	95	95	95	95	95	

4.	RENCANA KINERJA TAHUNAN
  Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis  (Renstra) Tahun 2016-2021, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2017 dengan indikator kinerja dan target capaian sebagai berikut 

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dibidang Pengawasan	1.	Persentase OPD yang Bebas dari penyimpangan material
2.	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset
3.	Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti	%

%

%

	88

88

70	

	4.	Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar

5.	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dengan nilai B keatas	%

OPD	100

36	
					
2.	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat	-	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	2	
3.	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat.	-	OPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM.	OPD	4	
4.	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	-	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Level	2	
5. 	Meningkatnya tata kelola organisasi	1.	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB	
		2.	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	%	95	
Sumber: Sub. Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi

B.  PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Penetapan/Perjanjian Kinerja merupakan komitmen kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Gubernur selaku Kepala Daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala SKPD. Untuk Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2017 tertuang pada Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2017 terlihat sebagai berikut. 
PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dibidang Pengawasan	1.	Persentase OPD yang Bebas dari penyimpangan material
2.	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset
3.	Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti	%

%

%

	88

88

70	
		4.	Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar
5.	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dengan nilai B Keatas	%

OPD	100

36	
					
2.	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat	-	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	2	
3.	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat.	-	OPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM.	OPD	4	
4.	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	-	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Level	2	
5. 	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja
	Nilai	BB	
		2.	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	%	95	
Sumber: Sub. Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi

NO.	PROGRAM 	ANGGARAN 	REALISASI	%	
(a)	(b)	(c) 	(d)	(e)	
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	 Rp.1,916,998,544 	 Rp.   1,840,583,229 	                                  96.01 	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	 Rp.  213,150,000 	 Rp.      212,282,259 	                                    99.59 	
					
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	 Rp.    51,840,000 	 Rp.        46,940,000 	                                    90.55 	
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	 Rp.    93,820,000 	 Rp.        64,940,754 	                                    69.22 	
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 	 Rp.  127,698,000 	 Rp..     122,806,000 	                                    96.17 	
6.	Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	 Rp.    24,453,000 	 Rp.        24,427,000 	                                    99.89 	
7.	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	 Rp.6,992,387,118 	 Rp.   6,038,448,015 	                                  86.36 	
8.	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	 Rp.  200,114,400 	 Rp.     118,329,200 	                                    59.13 	
	JUMLAH	 Rp.9,620,461,062 	    Rp.8,468,756,457 	88.03	

Pada Tahun 2017 setelah perubahan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 8 (delapan) Program dengan 35 (tiga puluh lima) kegiatan. 
Adapun dukungan dana/anggaran belanja langsung wajib untuk 8 (delapan) program dengan 35 kegiatan tersebut sebesar  Rp. 9.620.461.062,- dengan rincian sebagai berikut ;
a).	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.1.916.998.544,- dengan kegiatan, yaitu:
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp.23.152.000,-
2.	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp.372.000.000,-
3.	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.1.000.000,-
4.	Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor Rp.385.664.000,-
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.84.662.340,-
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp.64.314.545,-
7.	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp.5.665.000,-
8.	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp.34.200.000,-
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman Rp.42.120.000,-
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah Rp.887.160.659,-
11.	Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Rp.17.060.000,-
b).	 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar   Rp.213.150.000,- dengan kegiatan, yaitu:
1.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.2.400.000,-
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp.43.000.000,-
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Rp.96.000.000,-
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubilier Rp.5.000.000,-
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor                   .....Rp.20.150.000,-
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio Alat Komunikasi Informasi .....Rp.3.900.000,-
7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi  .....Rp.27.700.000,-
8.	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi Rp.15.000.000,-
c).	 Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp.51.840.000,- dengan kegiatan yaitu :
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp.51.840.000,-
d).	 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp.93.820.000,- dengan kegiatan yaitu : 
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Rp.93.820.000,- 
e).	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp.127.698.000,-, dengan kegiatan yaitu : 
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp.15.000.000,-
2.	Penata Usahaan Keuangan SKPD Rp.112.698.000,-
f).	Program Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD sebesar Rp.24.453.000,-dengan kegiatan yaitu:
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD Rp.24.453.000,-
g).	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum mendapat dukungan dana sebesar Rp.6.992.387.118,- dengan 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu:
1.	Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi Rp.4.594.117.118,-
2.	Peningkatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rp.748.464.000,-
3.	Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan                Rp.446.606.000,-
4.	Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan           Rp.496.000.000,-
5.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Rp.52.200.000,-
6.	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Rp.235.000.000,-
7.	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)  Rp.100.000.000,-
8.	Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)            Rp.100.000.000,-
9.	Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi Rp.120.000.000,-
10.	Pengelolaan LHKPN dan LHKASN Rp.100.000.000,- 

h).	 Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat mendapat dukungan dana sebesar Rp.200.114.400,- dengan kegiatan, yaitu:
Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Rp.200.114.400,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

  
 
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
  Pada  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. 

A.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
   Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 5 (lima) sasaran strategis untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. Dari 5 (lima) sasaran strategis dimaksud, ditetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan target kinerja sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja antara Inspektur Daerah Provinsi dengan Gubernur Sumatera Barat.

   Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi yang sudah ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian sebagai berikut :

Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja tahun 2017

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat	
1	86-100	Sangat baik	
2	70-85	Baik	
3	50-69	Cukup	
4	< 50	Gagal	

1.	HASIL PENGUKURAN PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja. Adapun capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	
1. 	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah dibidang Pengawasan	1.	Persentase OPD yang Bebas dari penyimpangan material
2.	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset
3.	Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti
4.	Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar
5.	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dengan nilai B Keatas	88

88

70%

100%

36 OPD	100

84

72,32%

100%

38 OPD	113,64

95,45

103,31

100

105,56	
2.	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat	-	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	
2	
3
	
150	
3.	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat.	-	OPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM.	
4 OPD	
4 OPD	
100	
4.	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	-	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	
2	
3 DC	
150	
5.	Meningkatnya tata kelola organisasi	1.	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja
2.	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	BB

95	BB

95,97	100

101,02	
NB:
DC = Dengan Catatan
	
Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Tahun 2016-2021, pada tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 8 (delapan) program yang mendukung yaitu:

NO.	PROGRAM 	ANGGARAN 	REALISASI	%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	 Rp 1,916,998,544 	 Rp  1,840,583,229 	                                  96.01 	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	 Rp   213,150,000 	 Rp     212,282,259 	                                    99.59 	
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	 Rp     51,840,000 	 Rp       46,940,000 	                                    90.55 	
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	 Rp     93,820,000 	 Rp       64,940,754 	                                    69.22 	
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 	 Rp   127,698,000 	 Rp     122,806,000 	                                    96.17 	
6.	Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	 Rp     24,453,000 	 Rp       24,427,000 	                                    99.89 	
7.	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	 Rp 6,992,387,118 	 Rp  6,038,448,015 	                                  86.36 	
8.	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	 Rp   200,114,400 	 Rp     118,329,200 	                                    59.13 	
	JUMLAH	 Rp 9,620,461,062 	 Rp  8,468,756,457 	88.03	

2. HASIL PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS

   Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran. Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran Tahun 2017.

Sasaran 1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah dibidang Pengawasan	

Sasaran 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dibidang pengawasan” dengan indikator kinerja yaitu:
a.	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material dengan target 88%.
b.	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset dengan target 88%.
c.	Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti dengan target 70%.
d.	Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar dengan target 100%.
e.	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dengan nilai B Keatas dengan target 36 OPD.
Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 1 terlihat pada tabel dibawah ini:

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN 	
1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah dibidang Pengawasan 	1.	Persentase OPD yang Bebas dari penyimpangan material
2.	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan asset
3.	Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti
4.	Pesentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang ditangani dalam waktu sesuai standar
5.	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dengan nilai B Keatas	88%

88%

70%

100%

36 OPD	100%

84%

72,32%

100%

38 OPD	113,64

95,45

103,31

100

105,56	

Berdasarkan tabel diatas, analisa capaian indikator kinerja sasaran 1 ini yaitu: 
1.	Persentase OPD yang Bebas dari Penyimpangan Material Dengan Target 88%.
a.	Perbandingan antara target dengan realisasi
Perangkat Daerah dikatakan bebas dari penyimpangan material apabila penyimpangan nilai keuangan yang terjadi kurang dari atau sama dengan 10% dari total anggaran Perangkat Daerah. Dari pemeriksaan tahun 2017 penyimpangan material tidak ada yang melebihi 10% dari total anggaran masing-masing perangkat daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa perangkat daerah yang bebas dari penyimpangan material adalah 50 Perangkat Daerah (100%). 
Indikator kinerja Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan material dengan target 88% terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 113,64% termasuk berhasil dengan kategori penilaian sangat baik. Realisasi indikator kinerja SKPD yang bebas dari penyimpangan material diukur dengan membandingkan jumlah SKPD yang bebas dari penyimpangan material tahun 2017 dengan jumlah seluruh SKPD tahun 2017. Perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material adalah sebagai berikut :

-	Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan material	= Jumlah SKPD yang bebas dari penyimpangan material tahun 2017 x 100%
Jumlah seluruh SKPD tahun 2017	
	=   50 SKPD                 x 100%
     50 SKPD tahun 2017		
	= 100%		

-	Capaian Kinerja	=   100   x 100%
      88 		
	= 113,64%		

Sehingga realisasi persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan material adalah 100% dari target 88% dengan capaian kinerja 113,64%.	
b.	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Hasil Pengukuran antara Realisasi Pencapaian Target Indikator Kinerja
Sasaran 1 Tahun 2015-2017
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN	
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
1	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material	-	100	100	-	118	113,64	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 113.64% (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya  (tahun 2016) indikator kinerja ini mengalami penurunan, hal ini terjadi karena target yang ditetapkan semakin tinggi. Namun demikian realisasi target tetap 100% (sangat baik).
c.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja Serta Alternative Solusi yang Dilakukan
Adapun langkah-langkah yang diambil dalam rangka menekan kerugian daerah adalah:
a.	Pembinaan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Sumatera Barat.
b.	Reviu Laporan Keuangan SKPD Provinsi yang dilakukan oleh auditor yang memilki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan.
c.	Membuka kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi .

2.	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset dengan target 88%.
a.	Perbandingan antara target dengan realisasi
Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset dihitung dari perbandingan jumlah SKPD yang bebas dari penyimpangan aset tahun 2017 dengan jumlah seluruh SKPD tahun 2017. 
      Dasar perhitungan Realisasi : 
-	Persentase OPD yang bebas dari Penyimpangan asset 
= Jumlah SKPD yang bebas dari penyimpangan asset tahun 2017 x 100%
			Jumlah seluruh SKPD tahun 2017

	= 42 SKPD                  x 100%	= 84%
	   50 SKPD tahun 2017
-	Capaian Kinerja =   84  x 100%	= 95,45%
       88
Capaian Kinerja Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset adalah 95.45%.

b.	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja 2
Sasaran 1 Tahun 2015-2017
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN	
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
2	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan asset	-	86	84	-	101	95,45	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 95,45% (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 indikator kinerja mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan. 

c.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja Serta Alternative Solusi yang Dilakukan   
Terhadap keberhasilan capaian kinerja telah dilakukan langkah-sebagai berikut :
a.	Pembinaan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Sumatera Barat
b.	Membuka kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
c.	Memberikan masukan dalam pelaksanaan inventarisasi aset, rekonsiliasi barang milik daerah

3.	Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat di tindak lanjuti dengan target 70%.

a.	Perbandingan antara target dengan realisasi

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna. Agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang di harapkan, maka setiap temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Salah satu tolak ukur keberhasilan pengawasan dapat dilihat dari sejauh mana temuan-temuan hasil pengawasan dapat ditindak lanjuti/diselesaikan secara cepat, tepat dan tuntas dalam kurun waktu tertentu.
Dasar penetapan pengukuran:
Jumlah rekomendasi atas temuan yang ditindaklanjuti tahun 2017  x 100%
                 Jumlah rekomendasi atas temuan tahun 2017

Rekomendasi Tindak Lanjut Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
                                                                Tahun 2017

No.	Uraian	Tahun 2017	
1	Jumlah rekomendasi atas temuan	2.872	
2
	Jumlah rekomendasi atas temuan yang ditindaklanjuti	2.077	
Persentase (%)	72.32	

Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindaklanjuti dengan target tahun 2017 sebesar 70%. Pada pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi 2017 terdapat rekomendasi (saran) atas temuan sebanyak 2.872 saran dan dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.077 saran dengan realisasi capaian 72,32% dan capaian kinerja 103,31%
Dasar perhitungan : 
Jumlah rekomendasi atas temuan yang ditindaklanjuti tahun 2017  x 100%
                  Jumlah rekomendasi tas temuan tahun 2017
=  2.077 x 100%
    2.872

= 72,32

				    Capaian : Realisasi x 100%
					       Target
					
					= 103,31%

b.	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya
Terhadap indikator persentase rekomendasi atas temuan pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindaklanjuti jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat pada tabel dibawah ini :
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja 3
Sasaran 1 Tahun 2015-2017
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN	
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
3	Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang Dapat Ditindaklanjuti	78,40	72	72,32	112	102	103,31	

Dari tahun 2016 indikator kinerja persentase rekomendasi atas temuan pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindaklanjuti berada diatas 90% (sangat baik). Pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan dari tahun 2016 tetapi tidak terlalu signifikan hal ini disebabkan karena masih rendahnya responnya auditan dalam menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaan.

c.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja serta Alternative Solusi yang telah Dilakukan
Adapun faktor pendorong dan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan antara lain :
1)	Membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2)	Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan yang telah diterima Gubernur serta membuat action plan guna percepatan penyelesaian tindak lanjut.
3)	Pembahasan dengan SKPD terkait untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan. 
4)	Menyampaikan bukti TLHP secara periodik/berkala.
5)	Menyiapkan bukti-bukti dan penjelasan atas temuan yang sulit ditindaklanjuti.
6)	Pemantauan TLHP oleh BPK RI di Perwakilan BPK RI.
7)	Evaluasi akhir tahun atas perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan

4.	Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar dengan target 100%.
a.	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja
Pengaduan Masyarakat merupakan laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penanganan pengaduan masyarakat meliputi : penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, korupsi, kolusi dan nepotisme dan pelanggaran disiplin pegawai. 
Selama tahun 2017 Inspektorat Provinsi telah melaksanakan pemeriksaan kasus/khusus sebagai berikut:
1.	Kasus izin perkawinan/perceraian PNS (PP No.10/1983 jo PP No.45/1990)   sebanyak 5 kasus.
2.	Kasus pelanggaran disiplin PNS (PP No.30/1980 / PP 53 tahun  2010 / PP No. 32 tahun 1979 / Pergub No. 30 Tahun 2006) sebanyak 6 kasus.
3.	Pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat sebanyak 5 kasus.
4.	Pemeriksaan khusus atas instruksi/permintaan pejabat berwenang 11 kasus dan  kasus diangkat dari pemeriksaan Reguler 1 kasus.
b.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja 4
Sasaran 1 Tahun 2015-2017
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN	
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
1	Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar	100
(38 kasus)	100
(34 kasus)	100
(28 kasus)	100	100	100	

Berdasarkan analisis data terhadap sasaran strategis, pada tahun 2016 jumlah kasus/pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 34 kasus dan dapat ditangani semuanya dengan capaian 100%. Pada tahun 2017 jumlah kasus/pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 28 kasus dan sudah dapat ditangani semuanya sebanyak 28 kasus dengan capaian kinerja 100%. Selama trend kinerja terhadap sasaran ini dari tahun 2016 sampai 2017 dengan rata-rata capaian kinerja 100% (sangat baik). 
c.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja serta Alternative Solusi yang Dilakukan 
Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk penyelesaian pengaduan masyarakat ini yaitu dengan :
1.	Setiap kasus yang masuk sesegera mungkin diproses, dan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan perintah/arahan Gubernur.
2.	Penetapan waktu penyelesaian pemeriksaan kasus yang tidak  terlalu lama.
3.	Memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

5.	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dengan nilai B Keatas dengan target 36 OPD. 

a.	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja
Target indikator yang digunakan adalah Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dengan nilai B Keatas dengan target 36 OPD. Pada tahun 2017 telah dilakukan  evaluasi terhadap SAKIP SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan hasil 38 SKPD dengan nilai B keatas dengan capaian kinerja 105,56%. 
Dasar Perhitungan :
Realisasi     = Jumlah SKPD dengan nilai evaluasi LKj IP B ke atas
% Capaian = Realisasi  x 100%
			Target

			      = 38 SKPD  x 100%
			          36 SKPD

			      = 105,56%
				
Adapun hasil penilaian evaluasi LKj IP  tahun 2016-2017 terlihat pada tabel berikut:
HASIL PENILAIAN EVALUASI LKJ IP TAHUN 2016 - 2017
NO	SKPD	KATEGORI	
		Penilaian
2017
(LKj IP 2016)	Penilaian
2016
(LKj IP 2015)	
1	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BB	BB	
2	DINAS KEHUTANAN	BB	BB	
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BB	BB	
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BB	BB	
5	RSUD ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	BB	BB	
6	RS JIWA PROF. HB SA'ANIN  PADANG	BB	B	
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	BB	BB	
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	BB	B	
9	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	BB	BB	
10	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	BB	B	
11	BIRO ORGANISASI	B	B	
12	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	B	B	
13	BIRO UMUM	B	CC	
14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	B	B	
15	RSUD PARIAMAN	B	B	
16	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	B	B	
17	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	B	B	
18	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	B	B	
19	DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN	B	B	
20	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	B	B	
21	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	B	B	
22	DINAS SOSIAL	B	B	
23	BADAN KETAHANAN PANGAN	B	B	
24	RSUD SOLOK	B	B	
25	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB	B	B	
26	DINAS KESEHATAN	B	B	
27	DINAS KOPERASI DAN UMKM	B	B	
28	BKPM DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	B	B	
29	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	B	B	
30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 	B	B	
31	BIRO PEREKONOMIAN	B	B	
32	BAKORLUH	B	B	
33	SATPOL PP	B	B	
34	SEKRETARIAT DPRD	B	CC	
35	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	B	B	
36	BADAN KESBANGPOL 	B	B	
37	BIRO PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN	B	B	
38	BIRO BINA SOSIAL	B	B	
39	BIRO HUKUM	CC	B	
40	BIRO HUMAS DAN PROTOKOLER	CC	CC	
41	SEKRETARIAT KPID	CC	C	
42	BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	CC	B	
43	SEKRETARIAT KORPRI	CC	CC	
44	BIRO PENGELOLAAN ASET	C	CC	
45	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	C	CC	
46	INSPEKTORAT	BB	BB	
47	DINAS PERKEBUNAN	-	B	
48	BIRO ADM PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA RANTAU	-	B	
49	KANTOR PENGHUBUNG	-	CC	

Pada tahun 2017 terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang tidak dilakukan penilaian Evaluasi LKj IP. Hal ini disebabkan antara lain adanya perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 (Dinas Perkebunan dan Biro Adm Pembangunan dan Kerjasama Rantau), begitu juga dengan Kantor Penghubung dimana OPD tersebut tidak menyerahkan LKj IP untuk diperiksa oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Penilaian Evaluasi LKj IP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan secara simultan dengan penilaian LKj IP Pemrov Sumatera Barat oleh Menpan RB dengan nilai BB. 

b.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja 5
Sasaran 1 Tahun 2015-2017
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	%CAPAIAN	
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
1	Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas	-	41 OPD	38 OPD	-	117,14	105,56	
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja mengalami penurunan yang tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa SKPD dengan nilai baik yang tidak diperiksa
c.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja 
	serta Alternative Solusi yang Dilakukan
Langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk perbaikan sistim AKIP di pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut :
1.	Melakukan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada masing-masing SKPD provinsi dan beberapa sampel kabupaten/kota.
2.	Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
3.	Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
4.	Membuka peluang konsultasi bagi SKPD dan Kabupaten/kota untuk perbaikan sistem akuntabilitas kinerjanya (SAKIP)

d.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
 
Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 1
Pada tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pogram/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kendala dalam pencapaian kinerja pada sasaran I, yaitu :
1.	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat yang dukungan dana sebesar Rp.200.114.400,- dengan realisasi Rp.118.329.200,- (59,13%), dalam pencapaian target tergantung pada banyaknya kasus pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat pada tahun 2017. 
2.	Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dengan kegiatan Peningkatan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi dengan anggaran sebesar Rp.4.594.117.115,- dengan realisasi sebesar Rp.3.928.550.650,- (85,51%) dalam pencapaian target adanya efisiensi untuk biaya perjalananan dinas dan jumlah auditor untuk satu penugasan berkurang dari yang direncanakan karena ada pegawai yang purna tugas, promosi dan mutasi.
3.	Kegiatan Peningkatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang didukung dengan dana sebesar Rp.748.464.000,- dan realisasi sebesar Rp.665.498.050,- (88,92%) dalam pencapaian target terkait dengan kebijakan pengawasan pada tahun 2017 lebih difokuskan pada lingkup OPD Provinsi Sumatera Barat dan dialihkan ke pemeriksaan SMA/SMK, sehingga   penghematan biaya perjalanan dinas tindak lanjut hasil pemeriksaaan ke Kabupaten/Kota. 

Sasaran 2	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat	

Sasaran 2 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 yaitu “Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat” dengan indikator kinerja yaitu tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan target Level 2. 

a.	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja
Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat” telah dilakukan penilaian tingkat maturitas/kematangan SPIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	
2.	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat 	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 2	Level 3	150	

Hasil penilaian tingkat maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor: LHE-200/PW03/3/2016 tanggal                20 Juni 2016 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level berkembang (level 2) dengan nilai maturitas SPIP sebesar 2,838. Pada tahun 2017 target “Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” adalah Level 2. Berdasarkan Surat BPKP tanggal 19 Januari 2018, perihal Penguatan SPIP dalam rangka peningkatan Kualitas LKPD, APIP dan tata kelola Dana Desa berbasis SISKEUDES menunjukkan nilai tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 atau berada pada level 3 (terdefinisi)  dengan capaian kinerja sebesar 150%. 

		      =   3 x 100%
                          2

		      = 150%

b.	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja
Sasaran 2 Tahun 2016-2017

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	
	2016	2017	2016	2017	
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2.838

	3

	141,9

	150

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 150% (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diketahui bahwa capaian tahun 2017 telah mengalami peningkatan.

c.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja serta Alternative yang telah Dilakukan
Adapun faktor keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut:
1.	Melaksanakan kebijakan dan SOP secara konsisten di semua tingkatan organisasi/unit organisasi.
2.	Mendokumentasikan pengendalian intern secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten. 
3.	Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan SPIP dengan perekrutan staf yang kompeten dan memadai, serta mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan alat/tools pengendalian intern.
4.	Melakukan pelatihan SPIP untuk mengembangkan keahlian/ pengetahuan pegawai tentang proses SPIP 
5.	Meningkatkan kesadaran manajemen di semua tingkatan tentang perlunya pengendalian intern sebagai integral dari pelaksanaan kegiatan.
6.	Mendorong manajemen untuk melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian secara periodik.
7.	Melakukan pembinaan secara intensif dan mendorong SKPD dalam melaksanakan SPIP dilingkungan SKPD masing-masing.
8.	Meningkatkan kerjasama dengan Pembina SPIP (BPKP).
9.	Adanya kesadaran OPD untuk memperbaiki pengendalian internal pada masing-masing bagian.

d.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2
Untuk mencapai sasaran 2 yaitu “Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat”, pada tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dengan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan dukungan dana sebesar Rp.235.000.000- dan realisasi sebesar Rp.141.978.594,- (60,42%). Dalam pencapaian target Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pelaksanaannya difasilitasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) . 

Sasaran 3	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat	

Sasaran 3 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 yaitu “Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat” dengan indikator OPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM.
Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia (Inpres Nomor 17 Tahun 2011) menginstruksikan kepada para menteri dan kepala lembaga negara serta Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Dalam rangka memberikan apresiasi kepada pimpinan yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi, Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi. Peraturan tersebut sebagai pedoman umum yang  merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
 Pemerintah daerah telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi Pemda yang berpredikat Zona Integritas untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintahan daerah. Guna efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan pembinaan kepada OPD. 

a.	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja
Pencapaian sasaran “Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat” dengan indikator kinerja OPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM dengan capaian sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3
Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	 % Capaian	
3.	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat	OPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	4 SKPD	4 SKPD	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk mencapai sasaran meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja OPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM dengan target 4 (empat) OPD telah terealisir 4 (empat) OPD.  Penilaian internal terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi wilayah bebas korupsi Tahun 2016 sebanyak 2 SKPD sesuai SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 700 – 879 – 2016 tentang Penetapan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPMPPT) sebagai Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Berintegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 
Penilaian internal terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi wilayah bebas korupsi tahun 2017 sebanyak 2 SKPD sesuai SK Gubernur Sumatera Barat           Nomor: 700 – 469 – 2017 tentang Penetapan RSUD Pariaman dan RSUD Solok sebagai Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Berintegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sehingga dapat dikatakan sampai dengan tahun 2017 telah terealisai 4 SKPD yang dikembangkan menjadi perangkat daerah yang berintegritas menuju WBK/WBBM dengan target 4 SKPD sehingga capaiannya 100%. 

Dasar Perhitungan ;

Realisasi	  = Jumlah SKPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju            
                    WBK/WBM 

% Capaian =  Realisasi  x 100%
		          Target

		   =   4 SKPD  x 100%
		        4 SKPD

		   =  100%

b.	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya
Terhadap indikator SKPD yang dikembangkan menjadi Zona Integritas menuju WBK/WBBM jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat pada tabel dibawah ini :
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja
Sasaran 3 Tahun 2016-2017

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	
	2016	2017	2016	2017	
OPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	2

	4

	100

	100

Hasil capaian indikator kinerja tahun 2016 dan tahun 2017 sama yaitu sebesar 100%.
c.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja serta Alternative yang telah Dilakukan
Adapun faktor pendukung keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut:
1.	Komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wilayah bebas korupsi 
2.	Pembinaan yang berkelanjutan dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap SKPD yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai WBK.
3.	Partisipasi dari seluruh pegawai yang ada pada OPD yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai WBK.
4.	Mendokumentasikan seluruh dokumen yang diperlukan secara rapi dan terstruktur berdasarkan masing-masing komponen.
5.	Meningkatkan kesadaran dari seluruh pegawai terhadap budaya kerja dan pola pikir.
6.	Pembinaan pengawasan terhadap OPD  Provinsi Sumatera Barat.
7.	Membuka Kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi.
8.	Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dengan memberikan sosialisasi/ workshop kepada seluruh SKPD Provinsi Sumatera Barat.
9.	Melakukan pembinaan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi.

d.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 3
Untuk mencapai sasaran 3 yaitu “Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dengan kegiatan pembinaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM) dengan dukungan dana sebesar Rp.100.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.86.290.500,- (86,29%). Dalam pencapaian targetnya terjadi efisiensi biaya perjalan dinas karena dalam pelaksanannya sebagian pembinaan WBK/WBBM dilakukan dengan mengundang OPD ke Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Sasaran 4	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	

Sasaran 4 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 yaitu “Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat” dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat dengan target Level 2. 
Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1633/K/Jf/2011, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional APIP pada tanggal 13 Mei 2015 di BPKP Pusat agar dalam 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2019) 85% APIP berada pada Level 3.

a.	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja
Pencapaian sasaran meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat dengan indikator Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat dengan target Level 2 dengan capaian sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4
Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	 % Capaian	
4.	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Level 2	Level 3 DC	150%	

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk mencapai sasaran meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat dengan indikator Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat dengan target Level 2 telah tercapai. Sesuai dengan Surat BPKP Nomor: S-2598/D3/01/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Akselerasi Peningkatan Kapabilitas APIP Provinsi  diketahui bahwa Provinsi Sumatera Barat berada pada Level 3 Dengan Catatan (DC) sehingga capaian tahun 2017 yaitu 150%.

	

b.	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja
Sasaran 4 Tahun 2016-2017

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	
	2016	2017	2016	2017	
Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat 	2

	3 DC

	100

	150

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah terpenuhi 150%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2017 capaian indikator kinerja meningkat 150% dibandingkan dengan tahun 2016 capaian kinerjanya 100%.

c.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target serta Alternative Solusi yang telah Dilakukan
Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1)	Tingginya komitmen dan dukungan pimpinan dalam peningkatan kapabilitas APIP.
2)	Adanya Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat                                  No: 700/01/SK-INSP/2017 tentang Satuan Tugas Peningkatan Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, yang bekerja untuk menginventarisir dan mengakomodir semua komponen/elemen pendukung peningkatan leveling tersebut.
3)	Mengoptimalkan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) sebagai salah satu sarana efektif meningkatkan kapabilitas APIP.
4)	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) APIP melalui diklat-diklat.
5)	Pendampingan dan pembekalan yang telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat untuk memfasilitasi kelancaran kinerja satuan tugas peningkatan level kapabilitas APIP.
6)	Peningkatan pemakaian sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas APIP .
7)	Menerapkan pemakaian sistem aplikasi berbasis IT untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan secara optimal.
8)	Peningkatan kuantitas dan kualitas auditor yang didasarkan pada jumlah beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

d.	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 4
Untuk mencapai sasaran 4, Inspektorat Daerah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ada pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan anggaran Belanja Langsung Rp.9.620.461.062 dengan realisasi                  Rp.8.468.756.457 dengan capaian 88,03%. Dalam pencapaian targetnya untuk sasaran Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat melakukan efisiensi biaya perjalanan dinas karena sebagian kegiatan dilakukan melalui media komunikasi.  

Sasaran 5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	

Sasaran 5 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” dengan indikator kinerja yaitu :
1)	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja
a.  Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja 
Pada Tahun 2017 Penilaian Evaluasi LKj IP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan secara simultan dengan penilaian evaluasi  LKj IP Pemrov Sumatera Barat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tetapi dengan hasilnya BB.
Dasar perhitungan:
Realisasi = Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah 
% Capaian = Realisasi x 100%
		         Target 
		      = BB x 100%
		         BB
		      = 100%

b.	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja
Sasaran 5 Tahun 2016-2017

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	
	2016	2017	2016	2017	
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja 	-

	100%

	-

	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah terpenuhi 100%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 indikator kinerja ini belum ditetapkan.

c.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja serta Alternative yang telah Dilakukan
Adapun faktor pendukung keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut:
1.	Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja.
2.	Menindaklanjuti rekomendasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa setiap perangkat harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kinerjanya yang benar sesuai dengan cascading.
3.	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, menyusun rencana aksi.

2)	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan
a.	Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja
Indikator Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dengan target 95% telah tercapai dengan realisasi 95,97% dan capaian 101,02%. 

Dasar perhitungan:
Realisasi fisik dan keuangan = Realisasi fisik + Realisasi Keuangan  
							2
				    = 100%  + 91,94%
					      2
				    = 95,97%
Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan 
 
 =  Realisasi Fisik dan Keuangan  x 100%   
     Target realisasi fisk dan keuangan 

 = 95,97%  x 100%
    95%

 = 101,02

b.	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja
Sasaran 5 Tahun 2016-2017

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	
	2016	2017	2016	2017	
Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan 	-

	95,97%

	-

	101,02

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah terpenuhi 101,02%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 indikator kinerja ini belum ditetapkan.
c.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja serta Alternative Solusi yang telah Dilakukan
Adapun faktor pendukung keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut:
1.	Kontrol pimpinan selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengawal dan mengawasi Penggunaan Anggaran.
2.	Tingginya tanggungjawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan.
3.	Peningkatan pengawalan laporan keuangan terhadap capaian perbulan pada bagian keuangan.

d.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 5
Untuk mencapai sasaran 5, Inspektorat Daerah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ada pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan anggaran Belanja Langsung Rp.9.620.461.062 dengan realisasi Rp.8.468.756.457 dengan capaian 88,03%. Dalam Pencapaian targetnya untuk sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi juga melakukan efisiensi dalam biaya perjalanan dinas. 

3. HASIL PENGUKURAN SASARAN STRATEGIS PADA TARGET RPJMD  
    TAHUN 2016-2021

           Sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Inspektorat  Provinsi menetapkan target sasaran pemerintahan provinsi sebagai berikut

Pengukuran Target Kinerja
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

No	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
	Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera	
	Misi 2 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional	
	Tujuan : Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel	
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	a.	Opini BPK
b.	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
c.	Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
	Opini
Level 1-5

Level 1-5

	WTP
2

2

	WTP
3 DC

3

	100
150

150

	Tujuan :  Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pemerintah dan Bebas Korupsi, Kolusi serta Nepotisme	
2	Meningkatnya Integritas dan Kinerja Aparatur	-SKPD Provinsi menuju WBK/WBBM	SKPD	4
	4
	100	

Untuk mencapai sasaran 1. “Meningkatnya Tranparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” dan sasaran 2 “Meningkatnya Integritas dan Kinerja Aparatur”, pada tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 2 (dua) program yang mendukung yaitu:

Program	Anggaran	Realisasi	%	
I	Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	 Rp 6,992,387,118 	Rp     6,038,448,015 	                                  86.36 	
II	Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	 Rp    200,114,400 	Rp        118,329,200 	                                    59.13 	
	JUMLAH	 Rp 7,192,501,518	 Rp    6,156,777,215	85,60	

Sesuai dengan target yang ditelah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 untuk SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan 2 sasaran strategis yang akan dicapai yaitu :
1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan 3 indikator kinerja:
a.	Opini BPK dengan target WTP dan terealisasi WTP dengan capaian 100%.
b.	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan target level 2 dan terealisasi level 3 DC dengan capaian 150%.
c.	Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan target level 2 terealisasi level 3 dengan capaian 150%. 

2.	Meningkatnya Integritas dan Kinerja Aparatur
Meningkatnya Integritas dan Kinerja Aparatur dengan indikator kinerja SKPD Provinsi menuju WBK/WBBM dengan target 4 SKPD terealisasi 4 SKPD dengan capaian 100%.

4.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentu memerlukan sumber daya diantaranya sumber daya sarana dan prasarana.

Sarana dan Prasarana
            Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat tahun 2017 sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017

No	NAMA BARANG	JUMLAH	JUMLAH HARGA	KONDISI	
	JENIS BARANG	BARANG	(Rp)	Baik	Kurang baik	Rusak Berat	
1	4	5	6	7	
1	Tanah Bangunan Kantor	1 lks	1,097,970,000	1	-	-	
 							
 	PERALATAN DAN MESIN	 	 	 	 	 	
1	Roda Empat/Mobil	9 unit	1.869.637.000,-	8	1	-	
2	Sepeda Motor	1 unit	17.065.500,-	1	-	-	
3	Alat ukur 	2 unit	3.883.000,-	2	-	-	
4	Rak siku lobang	4 unit	23.760.000,-	4	-	-	
5	Filing Kabinet	8 unit	18.539.000,-	5	3	-	
6	Brand Kas	2 unit	320.000,-	-	2	-	
7	White board	3 unit 	2.841.000,-	3	-	-	
8	Penghancur kertas	4 unit	12.100.000,-	4	-	-	
9	Finger print	2 unit	7.150.000,-	1	-	-	
10	Lemari arsip	15 unit	68.290.000,-	9	4	2	
11	Lemari arsip eselon 3	4 unit	39.580.000,-	1	-	-	
12	Lemari arsip eselon 2	1 unit	14.245.000,-	1	-	-	
13	Meja Rapat	18 unit	44.747.500,-	18	-	-	
14	Kursi rapat / putar	94 unit	73.346.000,-	62	12	20	
15	Kursi putar siding	16 unit	11.000.000,-	16	-	-	
16	Kursi kerja staf	32 unit	36.960.000,-	32	-	-	
17	Kursi rapat aula	100 unit	37.400.000,-	100	-	-	
18	Meja kerja	55 unit	9.625.000,-	28	-	27	
19	Meja kerja staf	57 unit	112.860.000,-	57	-	-	
20	Pentas mini	1 unit	1.650.000,-	-	-	1	
21	Meja televise	1 unit	1.500.000,-	1	-	-	
22	Lemari es	1 unit	4.972.000,-	7	-	-	
23	AC Split	21 unit	169.907.600,-	15	2	4	
24	Kipas angina	3 unit	1.356.000,-	1	2	-	
25	Televisi	1 unit	6.380.000,-	1	-	-	
26	Speaker	2 unit	9.845.000,-	-	1	-	
27	Speaker colom (merk toa)	1 unit	1.419.000,-	1	-	-	
28	Wireles	1 unit	8.937.500,-	-	1	-	
29	Power Amplifie	1 unit	4.455.000,-	-	1	-	
30	Mixer	1 unit	6.765.000,-	-	1	-	
31	Toa Amplifier	1 unit	1.430.000,-	-	1	-	
32	Creas chairmen	1 unit	1.391.500,-	-	1	-	
33	Creas power	1 unit	2.062.500	-	1	-	
34	Sound system	1 unit	10.560.000,-	-	1	-	
35	Crosover Digital	1 unit	7.950.000,-	1	-	-	
36	Generator set	1 unit	59.730.000,-	1	-	-	
37	UPS/Stabilizer	1 unit	2.970.000,-	-	1	-	
38	Lbg. Burung Garuda	1 unit	650.000,-	1	-	-	
39	Gambar Presiden	1 unit	500.000,-	1	-	-	
40	Gambar Wk Presiden	1 unit	500.000,-	1	-	-	
41	Meja Fodium	1 unit	215.000,-	1	-	-	
42	Alat Pemadam	1 unit	888.000,-	3	-	-	
43	Personal  Computer	13 unit	132.397.500,-	8	2	3	
44	Program aplikasi gaji	1 unit	4.950.000,-	-	-	1	
45	Jaringan SIPKD	1 paket	7.012.500,-	1	-	-	
46	Note Book	25 unit	271.573.500,-	21	2	2	
47	Printer	26 unit	66.322.000,-	15	3	8	
48	Meja kerja esselon III	1 unit	7.800.000,-	1	-	-	
49	Meja kerja pejabat esselon III/IV	4 unit	19.800.000,-	4	-	-	
50	Kursi tamu	7 unit	23.677.500,-	4	-	3	
51	Kursi kerja pejabat esselon II	1 unit	4.925.000,-	1	-	-	
52	Kursi kerja pejabat esselon III/IV	7 unit	19.321.500,-	7	-	-	
53	Kursi tamu pejabat esselon II	1 unit	22.550.000,-	1	-	-	
54	Kursi tamu pejabat esselon III/IV	2 unit	19.800.000,-	2	-	-	
55	Lemari Pustaka/Rak	1 unit	1.980.000,-	-	1	-	
56	CCTV	1 paket	57.200.000,-	1	-	-	
57	CCTV (camera CCTV)	1 unit	11.000.000,-	1	-		
58	Proyektor	1 unit	39.736.620,-	2	-	1	
59	Sentral PABX 14 Ext. dan 16 ext	1 unit	42.900.000,-	1	-	-	
60	Faximile	1 unit	9.350.000,-	1	-	-	
61	Mesin hitung uang	1 unit	4.400.000,-	1	-	-	
62	Mesin foto copy	1 unit	119.075.000,-	1	-	-	
	 						
 	GEDUNG DAN BANGUNAN						
 62	Bangunan Kantor	1 lokasi	3.117.638.658,-				

 	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN						
 	 						
 	ASET TETAP LAINNYA						
 	Buku Peraturan dan Umum		39.965.774,-				
	 		 				
 	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-				

B.	REALISASI ANGGARAN
            Alokasi anggaran belanja ditentukan oleh kebutuhan anggaran sesuai dengan Capaian Kinerja yang diharapkan tahun 2017. Semakin tinggi capaian kinerja yang di harapkan, semakin besar kebutuhan anggaran dan sebaliknya anggaran besar akan menghasilkan pelayanan masyarakat besar pula dan sebaliknya. Dari delapan program yang telah ditetapkan tadi sebagai program/kegiatan pada tahun 2017 melalui APBD kinerja telah dialokasikan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp.17.190.629.574,- dengan rincian sebagai berikut:

SUMBER DANA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	
o	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.570.168.512	7.337.031.838	96.92	233.136.674	
o	BELANJA LANGSUNG	9.620.461.062	8.468.756.457	88.03	1.151.704.605	
Jumlah	17.190.629.574	15.805.788.295	91.94	1.384.841.279	

Adapun Realisasi Keuangan termasuk Anggaran Perubahan sebesar                        Rp.    15.805.788.295,-  rincian sebagai berikut : 
SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%	
					
A.  BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,570,168,512	7,337,031,838	233,136,674	96.92	
-      Gaji dan Tunjangan Pegawai	5,492,110,041	5,344,641,998	147,468,043	97.31	
-      Tambahan Penghasilan PNS	2,078,058,471	1,992,389,840	85,668,631	95.88	
B.  BELANJA LANGSUNG	9,620,461,062	8,468,756,457	1,151,704,605	88.03	
1.   Program Pelayanan Administrasi perkantoran	1,916,998,544	1,840,583,229	76,415,315	96.01	
a.   Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23,152,000	23,132,100	19,900	99.91	
b.   Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	372,000,000	326,154,510	45,845,490	87.68	
c.   Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1,000,000	980,000	20,000	98.00	
d.   Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	385,664,000	376,632,000	9,032,000	97.66	
e.   Penyediaan Jasa alat tulis kantor	84,662,340	84,661,030	1,310	100.00	
f.    Penyediaan Barang cetakan Penggandaan	64,314,545	64,275,480	39,065	99.94	
g.   Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,665,000	5,615,500	49,500	99.13	
h.     Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	34,200,000	29,834,600	4,365,400	87.24	
i.     Penyediaan Makanan dan minuman	42,120,000	41,374,500	745,500	98.23	
j.   Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	887,160,659	877,383,509	9,777,150	98.90	
k.     Penyediaan Jasa pembinaan mental dan fisik aparatur	17,060,000	10,540,000	6,520,000	61.78	
2.   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	213,150,000	212,282,259	867,741	99.59	
a.   Pengadaan peralatan dan perlengkapan	2,400,000	2,300,000	100,000	95.83	
b.   Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	43,000,000	42,960,000	40,000	99.91	
c.   Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	96,000,000	95,674,189	325,811	99.66	
d.   Pemeliharaan rutin/berkala Meubuler	5,000,000	4,947,000	53,000	98.94	
e.   Pemeliharaan rutin /berkala peralatan/perlengkapan	20,150,000	20,135,250	14,750	99.93	
f.    Pemeliharaan rutin /berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	3,900,000	3,795,000	105,000	97.31	
g.   Pemeliharaan rutin /berkala komputer dan jaringan internet	27,700,000	27,649,200	50,800	99.82	
h.   Pengadaan peralatan studio komunikasi dan informasi	15,000,000	14,821,620	178,380	98.81	
3.   Program Peningkatan Disiplin Aparatur	51,840,000	46,940,000	4,900,000	90.55	
a.   Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	51,840,000	46,940,000	4,900,000	90.55	
4.   Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	93,820,000	64,940,754	28,879,246	69.22	
a.  Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	93,820,000	64,940,754	28,879,246	69.22	
5.   Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan	127,698,000	122,806,000	4,892,000	96.17	
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,000,000	10,800,000	4,200,000	72.00	
b. Penatausahaan Keuangan SKPD	112,698,000	112,006,000	692,000	99.39	
6.   Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset	24,453,000	24,427,000	26,000	99.89	
a.     Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset	24,453,000	24,427,000	26,000	99.89	
7.   Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	200,114,400	118,329,200	81,785,200	59.13	
a.   Peningkatan Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat	200,114,400	118,329,200	81,785,200	59.13	
8.   Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	6,992,387,118	6,038,448,015	953,939,103	86.36	
a.   Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi	4,594,117,118	3,928,550,650	665,566,468	85.51	
b.   Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	748,464,000	665,498,050	82,965,950	88.92	
c.   Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	446,606,000	409,528,970	37,077,030	91.70	
d.   Pemantapan perencanaan, koordinasi dan administrasi pengawasan	496,000,000	484,709,601	11,290,399	97.72	
e.   Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	52,200,000	41,496,400	10,703,600	79.50	
f.    Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi (SPIP)	235,000,000	141,978,594	93,021,406	60.42	
g.   Evaluasi Workshop Assesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	100,000,000	82,100,300	17,899,700	82.10	
h.   Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)	100,000,000	86,290,500	13,709,500	86.29	
i.    Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi	120,000,000	111,047,550	8,952,450	92.54	
j.     Pengelolaan LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	100,000,000	87,247,400	12,752,600	87.25	
Total	17,190,629,574	15,805,788,295	1,384,841,279	91.94	

BAB IV
PENUTUP

    
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara  Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kata lain, merupakan suatu perwujudan kewajiban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya., disimpulkan sebagai berikut :

1.	Capaian Kinerja
Secara umum dapat kami simpulkan selama tahun 2017, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Hal tersebut dapat tercapainya sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebagai berikut: 
1)	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah dibidang Pengawasan dengan indikator kinerja :
a.	Persentase  OPD yang bebas dari penyimpangan material dengan target 88% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 113,64%.
b.	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan asset dengan target 88% dan realisasi sebesar 84% dengan capaian kinerja 95,45% 
c.	Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemeri ntahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti dengan target 70% dan realisasi sebesar 72,32% dengan capaian kinerja 103,31%.
d.	Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar dengan target 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
e.	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dengan nilai B Keatas dengan target 36 OPD dan realisasi sebesar 38 OPD dengan capaian kinerja 105,56%.
2)	Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan target level 2 sudah dapat realisasi sebesar level 3  dengan capaian 150%.
3)	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja OPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBM dengan target 4 OPD realisasi sebesar 4 OPD dengan capaian 100%.
4)	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat  dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat dengan target kinerja level 2 dan realisasi level 3 DC dengan capaian kinerja sebesar 150%.
5)	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator kinerja :
a.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan target BB dan realisasi BB dengan capaian sebesar 100%.
b.	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan dengan target 95% dan realisasi 95,97% dengan capaian kinerja sebesar 101,02%.

2.	Pendanaan
          Sumber dana yang tersedia Tahun 2017 yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2017 dengan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.7.570.168.512,- dan realisasi sebesar Rp.7.337.031.838,- (96,92%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.9.620.461.062,- dengan realisasi Rp.8.468.756.457,- (88,03%) dan dari total anggaran Rp.17.190.629.574 diperoleh capaian keuangan sebesar Rp.15.805.788.295 (91.94%).

3.	Strategi/Langkah yang akan dilakukan
Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai tindakan (action plan) serta langkah-langkah yang diambil untuk perbaikan sebagai berikut :
a.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menuju WTP dengan melakukan Reviu Laporan Keuangan.
b.	Membuka kesempatan kepada OPD untuk berkonsultasi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
c.	Membuat action plan percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 
d.	Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dengan melakukan Sosialisasi/Workshop kepada seluruh SKPD.
e.	Memproses dan percepatan penyelesaian kasus/khusus serta memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangan-undangan dari hasil pemeriksaan.
f.	Memberikan bimtek/diklat serta pendidikan teknis lainnya untuk meningkatkan kualitas aparatur pengawasan.

Padang,    Januari 2018
INSPEKTUR, 

Drs. H. MARDI, MM
Pembina Utama Muda
 NIP 19601211 198203 1 007